Pengalaman dengan Layanan JKN via BPJS

Saya beberapa kali ingin menceritakan hal ini dari kemarin-kemarin, tapi tidak jadi-jadi juga.  Tapi dengan beberapa pertimbangan, akhirnya saya putuskan untuk membagi cerita terkait dengan BPJS Kesehatan dan JKN.

Sebenarnya niat terlaksananya jamkesnas melalui BPJS mulia adanya, yaitu menyediakan layanan kesehatan murah, bahkan gratis untuk semua kalangan masyarakat.  Saya sendiri karena seorang PNS, otomatis adalah penggunan layanan Askes, yang otomatis pula sekarang menjadi pengguna Jamkesnas, atau orang-orang biasa menyebutnya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Tapi saya sendiri justru baru mengetahui tentang BPJS ini sendiri tatkala harus berurusan dengan rumah sakit karena istri yang dioperasi akhir Februari yang lalu.  Ironisnya, saya yang seharusnya sudah bisa menggunakan layanan BPJS terhitung saat pertama kali masuk rumah sakit, justru tidak bisa menggunakannya, disamping memang karena ketidaktahuan saya akan sistem yang baru diterapkan awal tahun 2014 ini, juga karena dokter dan perawat yang bertugas di IGD, ruang operasi sampai ruang ICU tak memberitahu apalagi menyarankan saya untuk menggunakan layanan BPJS yang sumber dananya dari potongan gaji saya beberapa persen setiap bulannya.

Pertama kali mau masuk ruang operasi, memang ada samar perawat yang menanyakan kepada saya : ”Pakai Askes/BPJS nggak pak? Semenatra pakai umum aja ya pak?”

‘Pakai umum’ artinya, saya dan istri terhitung sebagai pasien umum, yang juga harus menggunakan resep umum/non BPJS, artinya hak saya sebagai pengguna BPJS tidak diberitahukan sama sekali, saya yang dalam keadaan panik tentu saja hanya bisa mengiyakan tawaran petugas tanpa tahu sama sekali konsekuensi dari kata “iya’ yang baru saya ucapkan.

Benar saja, baru beberapa saat masuk ruang operasi, dokter anaestesi sudah memberikan resep yang harus ditebus di loket apotik umum, artinya tentu harus membayar, yang nominalnya lebih dari satu juta rupiah.  Tak berhenti sampai, disitu, tak lama datang lagi resep dari dokter kandungan yang menyarankan operasi isteri saya, dan beberapa lembar kertas resep lagi, hingga kalau dihitung-hitung dalam waktu tak sampai jam, ada sekitar 4 juta rupiah yang harus dikeluarkan untuk menebus resep.

Untungnya saat itu ada uang yang bisa dipakai sementara, saya hanya membayangkan kalau saja hal itu terjadi pada orang lain, dengan uang seadanya dan dalam keadaan panik seperti saya, apa yang akan terjadi saat mengetahui besarnya biaya untuk operasi, apalagi kemarin kejadiannya saat dinihari.

Sampai kemudian, pagi harinya, saya berkonsultasi dengan seorang teman yang kebetulan bertugas di rumah sakit (pemerintah) itu, yang kemudian memberitahu akan kegunaan layanan BPJS, kemudian menyarankan saya untuk cepat-cepat mengurusnya sebelum nanti  terjadi penambahan biaya perawatan lebih lanjut karena masih berstatus pasien umum.

Walau dari obrolan tentang BPJS sekilas saya menyimpulkan bahwa sistem BPJS ini menguntungkan bagi pasien namun terkesan merugikan bagi pihak rumah sakit dari segi pembiayaan, namun menurut saya hal itu dikembalikan lg kepada niat mulia untuk menolong orang yang sakit, yang kehidupannya benar-benar sakit.

Hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut, saya bisa lebih mengetahui lagi hak pasien di rumah sakit, hak pengguna layanan BPJS yang mana masyarakat umum pun bisa menggunakannya dengan biaya yang relatif terjangkau, hanya membayar iuran dari RP. 25.500 per bulan untuk perawatan di kelas III tapi sudah include semua layanan yang diperlukan pasien, temasuk biaya operasi (tertentu) di dalamnya.

Singkat kalimat, semenjak saya mengurus layanan BPJS yang memang seharusnya sudah didapatkan isteri saya sejak masuk rumah sakit, tak ada lagi biaya tambahan yang dibebankan, semua obat pun sudah bisa ditebus di loket apotik khusus pengguna BPJS/Askes.

Mungkin ke depannya, sosialiasi Jamkesnas/BPJS ini harus lebih disebarluaskan lagi, terlepas dari ‘perang’ kepentingan antar pihak atas adanya layanan ini.  Paling tidak di era seperti ini, ada email yang disebarkan kepada semua pengguna BPJS yang sebelumnya adalah pengguna Askes/Jamsostek/Jampersal.  Atau paling tidak, para perawat atau petugas kesehatan yang bertugas berperan aktif menyarankan penggunaan layanan BPJS itu, bukannya malah terkesan melakukan pembiaran akan ketidaktahuan pasien/keluarga pasien seperti yang saya alami.

Demikianlah, semoga hal ini tak terulang lagi pada pasien lain yang benar-benar berhak dan memerlukan layanan Jamkesnas/BPJS tersebut, amin.

--

*pengalaman pengguna BPJS bisa juga disimak di sana dan disitu.